JAKARTA, jurnal-ina.com – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengajak Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendukung program pembangunan industri skala menengah berbasis koperasi, melalui program Pabrik Minyak Makan Merah dan Pembangunan Rumah Produksi Bersama.
“Kita saat ini sedang mengalami problem deindustrialisasi. Kontribusi industri terhadap ekonomi saat ini hanya sebesar 18%. Ketika industri terus menurun lapangan kerja sedikit, jumlah UMKM berpotensi semakin banyak, utamanya usaha mikro. Maka ini akan jadi beban bagi UMKM yang artinya akan semakin tinggi persaingannya,” kata MenKopUKM saat Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, Selasa (2/4/2024).
Menurut MenKopUKM, untuk menjadi negara maju di tahun 2045 dan menghadapi fenomena deindustrialisasi, sebagaimana catatan dari Bank Dunia, Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan lapangan kerja yang berkualitas.
“Hari ini 97% lapangan kerja disediakan oleh pelaku UMKM, 90-nya ada di usaha mikro sektor informal tidak produktif. Kita perlu melahirkan ekonomi baru yang bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, karena kalau itu tidak dilakukan kita bisa gagal menjadi negara maju,” ujar Teten Masduki.
Untuk mengatasi salah satu masalah tersebut, MenKopUKM mengatakan, pihaknya sedang membangun industri skala menengah berbasis koperasi, untuk mengolah keunggulan domestik, dengan menghasilkan barang setengah jadi, hingga barang jadi agar memberikan nilai tambah dan diharapkan dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas.
“Karena setiap daerah punya keunggulan. Apalagi sebanyak 41% pemilik lahan sawit adalah rakyat, maka kami mendorong mereka untuk membangun pabrik minyak makan merah. Ini akan memperkuat perekonomian rakyat, jadi para petani sawit tidak hanya menjual Tandan Buah Segar (TBS) kepada industri yang harganya lebih sering tidak stabil sehingga mereka justru selalu dirugikan,” ucap MenKopUKM.
Sedangkan untuk Rumah Produksi Bersama, pihaknya telah membangun di 8 lokasi pada 2023 dengan berbagai komoditas unggulan, di antaranya komoditas cokelat di Jembrana Bali, kulit di Garut dan garam di Pangkep.
“Memili Nilai Tambah”
“Di tahun 2024, kami menargetkan membangun Rumah Produksi Bersama di 7 lokasi baru. Harapannya komoditas unggulan di daerah dapat diproses menjadi barang yang memiliki nilai tambah dan akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat hingga terhubung ke rantai pasok industri atau supply chain,” terang Teten.
Dari sisi pembiayaan, MenKopUKM mengatakan pemerintah juga telah menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku UMKM. Dia juga menambahkan perlu ada skema baru dari pihak perbankan yakni dengan metode credit scoring untuk memudahkan pelaku usaha khususnya mikro untuk mengakses pembiayaan.
“Pada tahun 2023 pemerintah juga telah menyalurkan KUR sebesar Rp260,26 triliun kepada 4,64 juta debitur. Kami juga berharap perbankan dapat mengubah aturan terkait agunan yang semula kolateral menjadi credit scoring,” pinta MenKopUKM.
Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana mengatakan, pihaknya mengapresiasi program dan kinerja KemenKopUKM di tahun 2023 dan siap mendukung program strategis di tahun 2024.
“Kami akan mendukung dan bersinergi dengan KemenKopUKM melakukan sosialisasi dan implementasi program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM di daerah. Karena seperti kita ketahui UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional,” urai Elviana.
Anggota Komite IV DPD RI, Jimly Asshiddiqie mengatakan perlu ada pengembangan pemerintah untuk koperasi dan UMKM guna menghadapi berbagai tantangan di masa akan datang.
“Tantangan besar kita ke depan adalah perubahan ekonomi global. Ini ancaman sekaligus peluang, bagaimana ini bisa jadi semangat kebijakan masa depan dan juga gerakan. DNA juga kelembagaan ekonomi koperasi ini, perlu kita lanjutkan,” papar Jimly Asshiddiqie.
Mulia Ginting – Erwin Tambunan
MenKopUKM Teten Masduki didamoingi SesKemenKopUKM Arif Rahman Hakim menjelaskan program yang dijalankan instansinya pada saat Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI di Jakarta. Foto: KemenKopUKM.
