Pemerintah Pastikan Anggaran Darurat, Layanan Dukcapil dan Hunian Tetap Berjalan

JAKARTA, jurnal-ina.com – Pemerintah memastikan penanganan bencana di sejumlah daerah berjalan cepat dan terkoordinasi melalui dukungan anggaran, logistik serta percepatan layanan dasar kepada masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan terkait langkah konkret pemerintah pusat bersama pemerintah daerah pada keterangan pers di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat, (19/12/2025).

“Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten kota dan provinsi, dari Bapak Presiden sebagai tambahan, sebanyak 268 miliar, kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi,” ujar Tito.

Selain dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah di berbagai wilayah juga menunjukkan solidaritas melalui bantuan anggaran dan barang. Dukungan lintas daerah tersebut memperkuat upaya percepatan penanganan bencana di wilayah terdampak.“

Total Rp43 miliar, ditambah dengan asosiasi pemerintah kabupaten, yang dipimpin Bupati Lahat Pak Bursah Zarnubi, turun langsung ke sana, lebih kurang Rp5 miliar, jadi lebih kurang Rp48 miliar,” imbuh Tito.

Tito juga menjelaskan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri juga mempercepat pemulihan layanan administrasi kependudukan bagi warga terdampak bencana. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tetap dapat mengakses hak-hak administrasi secara cepat dan tanpa biaya.

“Dari Kemendagri membentuk 9 tim, dari dukcapil ke 3 provinsi, mulai 10 Desember kemarin, untuk mempercepat layanan, pengurusan dokumen-dokumen dukcapil. Seperti akte kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang hilang dan lain-lain, tanpa memungut bayaran sudah diturunkan,” ungkap Tito.

Hunian Tetap

Dalam upaya pemulihan jangka menengah, Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) melalui kerjasama lintas kementerian dan dukungan non-APBN. Pembangunan itu direncanakan segera dimulai melalui pelaksanaan groundbreaking di sejumlah wilayah.

“Ini dukungan dari beberapa yayasan, yaitu hunian tetap” ulas Mendagri.

“Mengenai lokasi-lokasinya, jadi 2.600 unit, ini tanpa APBN. Aceh 1.000 unit, Sumut 1.000 unit dan Sumbar 600 unit. Besok, akan ada groundbreaking di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung sana,” lanjut Mendagri.

Terkait keberlangsungan pemerintahan di tingkat desa, Tito menyampaikan pemerintah melakukan pendataan terhadap kantor desa yang mengalami kerusakan akibat bencana. Pemerintah pusat akan mengambil langkah lanjutan apabila pemerintah daerah mengalami keterbatasan penanganannya.

“Khusus yang rusak ringan ini akan kita lihat kemampuan daerah apakah mampu, kalau tidak mampu kita akan ambil alih dan untuk yang rusak berat nanti kami akan tunjukkan kepada Menteri PU,” kata Tito.