BOGOR, jurnal-ina.com – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menegaskan, keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menjadi program prioritas pembangunan nasional di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Di mana Kopdes/Kel Merah Putih (KDKMP) menekankan pembangunan ekonomi berbasis desa dengan semangat gotong royong.
“Target pendirian 80.000 KDKMP di seluruh desa di Indonesia sebagai upaya meningkatkan partisipasi ekonomi desa,” kata Wamenkop saat kuliah umum Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor Tahun 2025, di Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat, Kamis (7/8/2025).
Wamenkop Ferry menjelaskan, angka kemiskinan ekstrem di wilayah pedesaan masih tinggi akibat minimnya lapangan kerja dan rendahnya pendapatan. Kondisi ini menyebabkan aliran uang produktif di desa terbatas, serta maraknya praktek rentenir, tengkulak dan pinjaman online ilegal.
“Kopdes/Kel Merah Putih diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut dengan memperpendek rantai distribusi produk dan jasa yang selama ini terlalu panjang, seperti dalam penyebaran pupuk dan gas LPG 3kg,” ujar Wamenkop.
Ferry menegaskan, payung hukum KDKMP berlandaskan pada UUD 1945 Pasal 33 yang menegaskan kedaulatan ekonomi di tangan rakyat. Presiden Prabowo memiliki keinginan besar agar koperasi desa dapat bersaing dengan badan usaha swasta ketika menggerakkan roda ekonomi desa.
Menurut data, banyak anak usia produktif meninggalkan desa sehingga roda ekonomi desa menjadi stagnan. Sehingga, regulasi perbankan mengatur agar bank memberikan kredit khusus bagi warga desa melalui KDKMP. Pengembangan usaha koperasi ini juga didukung oleh keberadaan tujuh gerai yang menjadi pusat layanan.
“Penyalur Utama Pupuk Bersubsidi”
“Kopdes/Kel Merah Putih memiliki berbagai fungsi strategis, antara lain menjadi sub-pangkalan agen gas LPG 3kg agar harga lebih terjangkau, penyalur utama pupuk bersubsidi, serta penjual obat-obatan murah melalui apotek desa,” tegasnya.
Selain itu, klinik desa yang didirikan melalui KDKMP memudahkan akses layanan kesehatan bagi warga, terutama yang kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan kecamatan. Kemudian usaha simpan pinjam yang dijalankan KDKMP juga memberikan kemudahan pinjaman tanpa risiko jeratan pinjaman online dan rentenir.
Fasilitas cold storage membantu petani dan nelayan menyimpan hasil panen sehingga mengurangi kerugian akibat gagal panen atau gagal tampung. “Kopdes/Kel Merah Putih juga menjadi wadah penyaluran program nasional pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Meski sudah terbentuk, KDKMP masih dalam tahap pengembangan teknis operasional agar memberikan keuntungan ekonomi nyata bagi masyarakat desa. “Melalui sinergi Kopdes/Kel Merah Putih dan data desa presisi, pemerintah berkomitmen menyelesaikan masalah kemiskinan di desa secara menyeluruh dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Nanik S Deyang, menuturkan bahwa data resmi menunjukkan penurunan angka garis kemiskinan, karena itu BP Taskin menekankan pentingnya program pemberdayaan masyarakat. “Peran Kopdes/Kel Merah Putih juga sangat penting sebagai wadah pelaksanaan program pemberdayaan tersebut,” tukasnya.
Selain itu, akademisi dari IPB diharapkan membantu melakukan pembaruan dan verifikasi data kemiskinan secara akurat. “Data yang selalu diperbarui harus disampaikan kepada pemerintah desa agar distribusi dana APBN tepat sasaran dan tidak terbuang sia-sia,” ucap Nanik.
Erwin Tambunan
“Kopdes/Kel Merah Putih juga menjadi wadah penyaluran program nasional pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem,” jelasnya. Foto: Humas Kemenkop.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
