JAKARTA, jurnal-ina.com – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) sekaligus Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih Ferry Juliantono menyatakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga swasta, khususnya produsen pangan memastikan dukungannya untuk operasional Kopdes/Kel Merah Putih.
Melalui penambahan kegiatan usaha dengan menyuplai produk-produk unggulannya. Adanya jaminan pasokan komoditas atau produk dari BUMN dan swasta diharapkan operasional Kopdes/Kel Merah Putih (KDKMP) terus berlanjut dan akses masyarakat terhadap komoditas utama dapat lebih mudah dan harga lebih terjangkau. Keterlibatan BUMN dan swasta terutama para produsen di sektor pangan akan semakin menyempurnakan ekosistem bisnis KDKMP.
“Harapan Pak Presiden, yaitu barang-barang (produk dasar) bisa dijual ke masyarakat melalui koperasi dengan harga yang lebih terjangkau, oleh sebab itu peluang ini bisa diisi oleh BUMN atau swasta melalui gerai-gerai yang ada di KDKMP,” kata Wamenkop saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Operasionalisasi dan Pengembangan Gerai Sembako KDKMP bersama para Produsen Pangan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Hingga 25 Agustus 2025 terdapat 7.905 gerai koperasi aktif dari 6.337 KDKMP yang sudah memiliki minimal satu unit usaha/gerai yang siap disinergikan dengan BUMN atau swasta dalam hal penyediaan/pengadaan produk atau komoditas pangan untuk diperjualbelikan melalui KDKMP. Secara nasional pada Agustus – September 2025 sebanyak 15.000 – 25.000 unit KDKMP sudah dapat beroperasi.
Wamenkop Ferry menegaskan bahwa gerai usaha dari KDKMP tidak hanya menjadi tempat jual beli sembako saja, melainkan berfungsi sebagai kantor pusat layanan publik di desa. Salah satu target prioritas dari KDKMP, yaitu bisa menjadi pusat penyaluran program pemerintah ataupun barang-barang yang disubsidi oleh negara seperti gas LPG 3 Kg, pupuk bersubdisi, beras untuk masyarakat miskin dan lainnya hingga penyaluran bantuan sosial. Beberapa komoditi seperti benih, produk ayam olahan, teh, singkong dan gula juga menambah kegiatan usaha KDKMP.
“Fungsi Kopdes ini bisa menjadi ganda yaitu menjual barang, menyalurkan program pemerintah pusat, sekaligus berperan sebagai gudang dengan fasilitas dryer, cold storage dan titik serah barang subsidi. Bahkan termasuk menampung hasil produksi pertanian dan kerajinan makanan lokal,” jelasnya.
Secara Business to Business
Ferry kembali menegaskan bahwa ekosistem KDKMP sangat terbuka bagi seluruh pihak baik BUMN atau Swasta untuk melakukan kemitraan atau kerjasama secara business to business (BtoB). Terkait keterlibatan BUMN sebagai produsen produk-produk yang disubsidi, KDKMP diharapkan bisa menjadi agen atau sub distributor sehingga memberikan nilai tambah yang lebih bagi masyarakat maupun UMKM yang ada di desa.
“Kita tidak ingin Kopdes ini justru menciptakan persaingan dengan warung UMKM. Justru posisinya bisa menjadi agen sub distributor, sehingga membantu memperkuat jaringan distribusi,” tukasnya.
Dengan keterlibatan BUMN, swasta dan asosiasi petani dan stakeholder lainnya, Wamenkop optimistis keberadaan KDKMP akan memperpendek rantai pasok dan menekan biaya logistik. Rantai distribusi yang lebih sederhana diharapkan mampu menghadirkan barang subsidi tepat sasaran, sesuai harga ketentuan dan tersedia sesuai kebutuhan masyarakat desa. Sehingga dia mengapresiasi komitmen dari BUMN, swasta, asosiasi dan stakeholder lainnya untuk memaksimalkan proses operasi KDKMP.
“Kolaborasi ini sangat penting. Kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi bapak-ibu semua untuk berpartisipasi membangun ekosistem Kopdes Merah Putih yang lebih baik,” ujarnya.
Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono mendukung penguatan model bisnis dari Kopdes/ Kel Merah Putih. Menurutnya, pemangkasan rantai pasok akan membuat harga kebutuhan pokok lebih stabil di tingkat desa. “Kopdes ini harus mampu menjadi distributor level akhir di desa agar masyarakat tertarik, dan barang tersedia tepat waktu dengan harga sesuai ketentuan,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI) Tunov Mondro Atmojo menekankan pentingnya peran KDKMP sebagai offtaker. Dia berharap Kopdes menjadi badan usaha yang langsung menyerap hasil panen cabai dari para petani yang mayoritas merupakan anggota koperasi sehingga ada jaminan harga yang menguntungkan.
Erwin Tambunan
Rakor Operasionalisasi dan Pengembangan Gerai Sembako KDKMP di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (26/8/2025). Foto: Humas Kemenkop.
