JAKARTA, jurnal-ina.com – Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa(Kopdes) Merah Putih menargetkan sebanyak 15.000 unit Kopdes Merah Putih aktif beroperasi pada Agustus 2025. Selanjutnya pada September 2025 ada tambahan 50.000 unit dan pada Oktober sebanyak 15.000 unit Kopdes Merah Putih beroperasi.
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa target yang ditetapkan tersebut merupakan bagian dari strategi nasional memperkuat kemandirian ekonomi rakyat sekaligus memastikan distribusi pangan, energi dan barang subsidi lebih tepat sasaran. Menurutnya Kopdes Merah Putih (KMP) merupakan instrumen penting membangun desa mandiri.
“Makanya ini harus cepat-cepat, 15.000 tadi itu target kita. Mudah-mudahan di akhir bulan ini kita bisa mengoperasikan 15.000 koperasi desa,” kata Menkop pada Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait Konsolidasi Teknis Satgas Nasional Percepatan Pembentukan KMP di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Untuk mencapai target itu, terdapat tiga hal yang sedang diupayakan untuk dilakukan percepatan, yaitu dari aspek regulasi, pola bisnis dan teknis operasional.
Dari sisi regulasi, Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama kementerian terkait tengah menyelesaikan aturan teknis mengenai penyaluran pembiayaan, termasuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur skema pinjaman koperasi hingga Rp3 miliar dengan bunga 6% per tahun dan tenor enam tahun.
“Pokoknya kita optimis (bisa mencapai target), jangan khawatir. Jadi regulasi apa saja yang menghambat pengoperasian semua harus diharmonisasi,” tegasnya.
Sebagai upaya penguatan kelembagaan koperasi, Kemenkop telah melakukan berbagai program terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan digitalisasi koperasi dengan melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), pihak swasta hingga asosiasi.
“Memiliki Kompetensi”
“Ke depan akan dilaksanakan program lanjutan berupa sertifikasi pengurus koperasi. Dengan langkah ini, kita ingin memastikan seluruh pengurus Koperasi Desa memiliki kompetensi yang memadai sehingga koperasi dapat dikelola secara profesional dan berdaya saing,” harap Menkop Budi Arie.
Terkait dengan digitalisasi koperasi, Kemenkop telah melakukan berbagai pelatihan penggunaan teknologi digital dan juga pemanfaatan platform microsite. Hingga Agustus 2025, tercatat 30.343 koperasi telah memiliki akun microsite, dengan 2.921 koperasi memperbarui informasi gerainya.
“Kami sudah diskusi dengan Telkom mengenai digitalisasi, kami berharap seluruh Koperasi Desa nantinya terdaftar di dashboard microsite ini supaya semua lebih jelas alur bisnis dan transaksinya bahkan kita bisa memantau langsung perkembangannya,” tutur Budi Arie.
Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga Ketua Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih Zulkifli Hasan memastikan kesiapan lintas K/L dan pemerintah daerah untuk mengejar target aktivasi sebanyak 15.000 unit Kopdes Merah Putih di bulan Agustus ini. Ditegaskan bahwa seluruh persiapan dilakukan secara maraton, termasuk penyusunan aturan turunan untuk menyederhanakan semua regulasi yang menghambat target percepatan.
“Saat ini yang menjadi fokus Pak Presiden adalah operasionalisasi Kopdes ini dipercepat karena menurutnya salah satu jalan agar negara kuat dan negara mampu memperkuat ketahanan pangan adalah melalui Koperasi Desa ini,” ujar Zulkifli Hasan.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan dukungan fiskal operasionalisasi Kopdes Merah Putih diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/2025 tentang Tata Cara Pinjaman Pendanaan Kopdes Merah Putih. PMK ini diatur agar anggota Bank Himbara bukan hanya menyalurkan pinjaman saja, tetapi juga memberikan pendampingan kepada koperasi.
Erwin Tambunan
“Jadi, regulasi apa saja yang menghambat pengoperasian semua harus diharmonisasi,” tegasnya. Foto: Humas Kemenkop.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
