MAKASSAR, jurnal-ina.com – Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berkomitmen memberi bantuan perluasan akses pembiayaan dan pendampingan usaha bagi 100 UMKM asal Makassar, Sulawesi Selatan.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Siti Azizah mengungkapkan pihaknya berkolaborasi dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menggelar Entrepreneur Hub Finance (EHF) Sulawesi Selatan 2025 sebagai wujud pendampingan UMKM di Makassar
“Entrepreneur Hub Finance ini adalah ruang kolaborasi nyata bagi UMKM. Melalui sinergi lintas sektor, kita tidak hanya membuka akses modal, tetapi juga memberikan literasi, pendampingan, hingga coaching bisnis,” ujar Azizah di Rumah UMKM BSI Makassar pada Kamis (28/8/2025).
Menurut dia, banyak UMKM menghadapi tantangan keterbatasan akses permodalan serta kurang literasi keuangan. Oleh karena itu, EHF 2025 hadir sebagai ruang temu, sekaligus wadah pendampingan komprehensif antara UMKM, wirausaha dan lembaga pembiayaan.
Sebanyak 100 UMKM dan wirausaha terkurasi asal Makassar mendapat fasilitasi langsung untuk memperoleh akses pembiayaan, pendampingan usaha dan literasi keuangan berbasis syariah dari Kementerian UMKM.
Dalam EHF 2025, para peserta UMKM mendapatkan literasi keuangan dari perbankan, lembaga non-bank, PIP, akademisi dan praktisi wirausaha. Literasi yang diberikan berfokus pada solusi inovatif pembiayaan, pengelolaan modal usaha, serta peluang alternatif pembiayaan di luar jalur perbankan.
Mereka kemudian diberi coaching clinic dengan konsep one-on-one meeting bersama sejumlah pendamping terkait layanan pembiayaan, pemasaran, perizinan, branding dan manajemen usaha.
Forum EHF 2025 diharapkan mampu mendorong UMKM memperoleh akses pembiayaan inklusif, memperkuat kapasitas usaha, memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan daya saing, serta mengakselerasi transformasi bisnis berbasis digitalisasi.
Meningkatkan Rasio Kewirausahaan
Hal tersebut sejalan dengan target pemerintah meningkatkan rasio kewirausahaan nasional menjadi 3,10% pada 2025, 3,6% pada 2029, hingga 8% pada 2045, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 59 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2025.
“Semua itu adalah bekal penting agar UMKM benar-benar tumbuh berkelanjutan, naik kelas dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global,” tegas Azizah.
Bantuan pendampingan terhadap para UMKM asal Makassar tak hanya datang dari Kementerian UMKM. Sejumlah stakeholder strategis pun mempertegas komitmen mereka untuk menjadi mitra utama UMKM.
Kabid Pemberdayaan Dinas KUKM Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Indriastuti Assegaf, SH., MH menekankan sinergi lintas pihak dalam EHF 2025 menjadi langkah nyata membangun ekosistem kewirausahaan di Sulawesi Selatan.
“Kami ingin memastikan UMKM tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga keterampilan manajerial, pengetahuan dan jejaring usaha yang lebih luas. Dengan kolaborasi ini, kami optimistis UMKM Sulsel bisa naik kelas dan menembus pasar nasional hingga global,” tuturnya.
Regional CEO BSI Region X Makassar, Sukma Dwie Priardi, menyatakan pihaknya siap membantu UMKM di kawasan timur Indonesia untuk menjadi penggerak utama ekonomi nasional.
“Kami hadir bukan hanya sebagai penyedia pembiayaan syariah, tetapi juga sebagai mitra strategis yang memberikan pendampingan, literasi dan solusi keuangan inklusif. Sulawesi Selatan memiliki potensi besar dan BSI siap mendukung UMKM di sini agar tumbuh lebih tangguh dan kompetitif,” kata Sukma.
Pendampingan bagi UMKM Makassar juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Maros, Grab Indonesia, PaDi UMKM, perguruan tinggi, asosiasi serta komunitas wirausaha.
Erwin Tambunan
Deputi Siti Azizah berfoto dengan UMKM dan wirausaha terkurasi asal Makassar, Sulawesi Selatan. Foto: Humas KemenUMKM.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
