JAKARTA, jurnal-ina.com – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono bersama Wakil Kepala I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Nanik S. Deyang dan penggagas Data Desa Presisi (DDP) dari IPB University, Prof. Sofyan Sjaf mematangkan rencana kolaborasi untuk memperkuat pemanfaatan data desa sebagai basis perencanaan pembangunan dan pengentasan kemiskinan secara nasional.
Wamenkop Ferry menyatakan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan nasional yang kini menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk dituntaskan. Sehingga berbagai program strategis telah dirumuskan mulai dari Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih, peningkatan akses kesehatan dan pendidikan hingga penciptaan lapangan kerja.
Penggunaan basis data yang akurat merupakan modal utama untuk memastikan bahwa program-program pengentasan kemiskinan tepat sasaran terutama di desa. “Kita membutuhkan basis data desa yang benar-benar akurat untuk digunakan mengambil keputusan,” kata Wamenkop saat menghadiri pemaparan Data Desa Presisi (DDP) oleh Guru Besar Bidang Sosiologi Pembangunan Dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Sofyan Sjah yang menjadi penggagas DPP di Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Menurut dia, saat ini terdapat salah satu aplikasi yang memungkinkan untuk memotret kondisi desa secara utuh mulai dari sisi potensi desa, demografi desa hingga profil masyarakat desa secara akurat. Aplikasi tersebut berupa Data Desa Presisi (DPP) yang dikembangkan dengan sistem teknologi terintegrasi dengan Artificial Intellegence (AI).
Aplikasi ini telah dilakukan ujicoba di berbagai desa di Indonesia, salah satunya di DIY. Data yang dihasilkan dari aplikasi ini dinilai layak untuk dijadikan pertimbangan pemerintah, khususnya BP Taskin guna merumuskan kebijakan terkait dengan pengentasan kemiskinan.
Wamenkop menambahkan bahwa pertemuan kali ini menjadi kelanjutan dari diskusi sebelumnya antara Kemenkop dan BP Taskin yang membahas pentingnya pembaruan metode pendataan desa. Ke depan Kemenkop siap memperkuat kerjasama dengan BP Taskin untuk meningkatkan akurasi pendataan dengan melibatkan berbagai pihak.
“Data Yang Presisi”
“Kita ingin punya semangat yang sama untuk membangun data yang presisi karena kita sama-sama ingin mengurangi kemiskinan bahkan bisa menghilangkan,” tutur Wamenkop.
Wakil Kepala I BP Taskin, Nanik S. Deyang, menyambut baik upaya rencana kerjasama ini. Oleh sebab itu, BP Taskin berharap semangat kolaborasi untuk memvalidasi data, terutama data penduduk miskin di Indonesia dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, terutama dari kalangan akademisi.
Guru Besar Sosiologi Pembangunan IPB sekaligus penggagas DDP, Prof. Sofyan Sjaf, menjelaskan bahwa DDP hadir untuk membangun basis data yang akurat dan partisipatif dari bawah (bottom-up). Dengan pendekatan partisipatif masyarakat desa setempat, data yang dibangun di aplikasi ini dapat menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan di desa. “Kita perlu merekognisi data yang dibangun dari bawah, oleh masyarakat sendiri,” jelas Sofyan.
DDP menggabungkan pendekatan mikro spasial dengan dukungan teknologi drone, kecerdasan buatan (AI) dan enumerator dari kalangan pemuda desa. Data yang dikumpulkan tidak hanya mencakup objek fisik seperti bangunan, tetapi juga subjek sosial seperti dinamika penduduk desa.
“Kami kembangkan sistem pendataan berbasis aplikasi yang hanya bisa diisi oleh enumerator saat benar-benar berada di lokasi. Semua data dikontrol dan diawasi, dikombinasikan dalam satu server yang memuat data spasial dan numerik,” terang Sofyan.
Hingga saat ini, DDP telah diterapkan di 16 provinsi, 38 kabupaten/kota dan mencakup 1.239 desa. Semua proses dilakukan secara ilmiah, partisipatif dan dikawal oleh akademisi untuk memastikan akurasi dan keberlanjutan data.
Erwin Tambunan
Wamenkop foto bersama stafnya seusai mengikuti pemaparan Data Desa Presisi oleh Guru Besar Bidang Sosiologi Pembangunan Dari IPB Prof. Sofyan Sjah. Foto: Humas Kemenkop.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
