Melalui Kopdes/Kel Merah Putih
JAKARTA, jurnal-ina.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran kabinet Merah Putih untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di desa yang tertuang di dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.
Menindaklanjuti Inpres tersebut, Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Badan Pusat Statistik (BPS) akan bekerjasama untuk mempercepat pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. Sebagai langkah awal dibutuhkan sinkronisasi data desa/potensi desa yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh Kopdes/Kel Merah Putih (KDKMP) untuk digali dan dikembangkan.
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan peran data sebagai landasan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran sangat penting. Salah satu alat untuk pengentasan kemiskinan itu adalah melalui KDKMP yang akan diarahkan untuk menyasar langsung kantong-kantong kemiskinan.
“KDKMP bisa berdampak sosial secara nyata seperti pengurangan kemiskinan, memutus rantai distribusi yang panjang dan lainnya,” kata Menkop Budi Arie saat menerima Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Rabu (6/8/2025).
Diharapkan setelah audiensi, akan ditindaklanjuti dengan pendalaman terkait sinkronisasi data desa di seluruh Indonesia, termasuk dengan profil kemiskinan yang ada di desa sehingga dapat digunakan oleh pengelola KDKMP untuk merumuskan arah perjalanan bisnis yang dijalankan. “Kunci keberhasilan program ini adalah kerjasama antar kementerian dan lembaga. Komunikasi adalah kunci,” lanjut Menkop.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono juga menyoroti pentingnya dukungan data desa dari BPS. KDKMP sangat membutuhkan profil desa untuk memetakan potensi – potensi apa saja yang dapat dikembangkan oleh koperasi, termasuk dalam hal penyaluran berbagai komoditas strategis yang disubsidi pemerintah agar lebih tepat sasaran.
“Dengan Data Yang Akurat”
“Kami butuh dukungan BPS, misalnya untuk menyalurkan pupuk subsidi, kami perlu tahu berapa luas lahan pertanian dan jumlah petaninya. Dengan data yang akurat, distribusi bisa lebih tepat,” ujar Ferry.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa pihaknya telah memiliki beragam data – data penting terkait profil desa secara nasional termasuk dengan potret profil kemiskinan di desa. Berdasarkan data BPS, Maret 2025 angka kemiskinan secara nasional sebesar 23,85 juta atau turun dari periode September 2024 yang mencapai 24,06 juta jiwa.
Dari jumlah itu jika di-breakdown lebih dalam profil kemiskinan ekstrem secara nasional mencapai 2,38 juta jiwa atau turun 0,40 juta jiwa terhadap Maret 2024. Data-data ini dapat diketahui secara rinci hingga tingkat desa sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut.
“Kami melihat Program KDKMP punya potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Dengan data koperasi yang mengalir, kita nantinya bisa merekam seberapa jauh kontribusi KDKMP terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Amalia.
Sebagai upaya menambah akurasi data hingga ke level desa, BPS juga memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menggabungkan data sosial dan ekonomi dari berbagai sumber untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan terintegrasi. DTSEN ini juga dapat dijadikan rujukan atau acuan untuk menentukan arah kebijakan terkait dengan upaya penuntasan kemiskinan ekstrem terutama di desa.
Mendukung keberlanjutan program KDKMP, BPS membuka peluang untuk menyediakan aplikasi pendataan koperasi secara khusus. Data-data tersebut nantinya bisa di overlay dengan data sensus pertanian maupun data potensi desa (Podes) yang selama ini dikembangkan dan dikelola oleh BPS.
Erwin Tambunan
Perbincangan yang serius untuk mengadakan kerjasama guna mempercepat pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Foto: Humas Kemenkop.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
