JAKARTA, jurnal-ina.com – Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih tak hanya menjadi agenda strategis pemerintah untuk mendorong ekonomi berbasis gotong royong, tapi juga mencatat performa kuat dari sisi komunikasi publik, khususnya bagi Kementerian Koperasi (Kemenkop).
Berdasarkan hasil monitoring media, eksposur pemberitaan terhadap program Kopdes/Kel Merah Putih (KDMP) mengalami lonjakan signifikan, khususnya setelah peluncuran nasional pada 21 Juli 2025 oleh Presiden Prabowo di Klaten, Jawa Tengah. Hal ini menjadi catatan positif bagi Kemenkop.
Capaian ini terjadi berkat sinergi dan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama dengan 18 Kementerian/Lembaga dan juga BUMN seperti Bank Himbara, pemerintah daerah dan stakeholder lainnya, terutama media massa. Hingga awal Agustus, tercatat 49.162 pemberitaan di media online dan 1.014 di media cetak.
“Start-nya sudah bagus dari sisi pemberitaan, Kemenkop yang paling sering dibicarakan. Tinggal kita jaga endurance dan konsistensinya karena Kopdes/Kel Merah Putih ini menjadi alat perubahan sebagaimana pidato Pak Presiden untuk menggerakkan ekonomi dari bawah,” ujar Menkop di acara Sharing Session bertema “Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Gotong Royong” di Graha BNI, Jakarta, Senin (4/8/2025).
Tak hanya media arus utama, perbincangan publik di platform digital juga menunjukkan respons positif. Sebanyak 104.729 unggahan di media sosial terkait isu KDMP. Isu yang paling banyak dibicarakan meliputi pengesahan badan hukum koperasi, arah kebijakan pembiayaan, hingga peluncuran digitalisasi koperasi. “Strategi kita ke depan harus menegaskan kesiapan kelembagaan koperasi dan menyajikan bukti nyata dampak dari program ini,” katanya.
Kinerja pemberitaan dan tingginya antusiasme publik terhadap program ini memperlihatkan bahwa narasi koperasi sebagai solusi ekonomi rakyat mulai mendapatkan ruang yang kuat di benak masyarakat. Melalui dukungan komunikasi publik yang masif, konsisten dan berbasis data, Kemenkop optimistis KDMP terus diperkuat sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang modern dan inklusif.
Untuk menjawab pertanyaan publik, khususnya terkait dengan skema pembiayaan yang akan digulirkan melalui KDMP, Menkop menyatakan bahwa saat ini telah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan KDMP. Melalui PMK ini diharapkan permasalahan pembiayaan dapat digulirkan melalui Kopdes dengan mengacu pada ketentuan yang telah dipersyaratkan.
“BNI dan Pemerintah Daerah”
“Tentu proses ini dirancang transparan akuntabel dan melibatkan tiga pihak yaitu koperasi, bank seperti BNI dan pemerintah daerah. Tetapi perlu diingat bahwa masalah koperasi ini tidak hanya berbicara soal akses modal, mereka juga harus disiapkan untuk dikelola secara profesional, modern dan digital,” sambung Menkop.
Memastikan operasionalisasi KDMP dapat berjalan dengan baik, diperlukan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya Bank Himbara. Salah satunya seperti BNI. Kerjasama yang dapat dibangun di antaranya terkait literasi keuangan hingga proses pendampingan KDMP untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital.
“Semua harus serba digital, jadi saya harap BNI bisa lebih maju digitalisasinya, agar bisa saling mendukung pengembangan KDMP di era digital seperti saat ini,” ucap Menkop.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menambahkan bahwa kehadiran KDMP akan menjadi alat dalam upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat karena beberapa komoditas utama masyarakat di desa akan didistribusikan dan dipenuhi melalui gerai-gerai yang dikelola KDMP. Sebagai contoh, sembako, gas LPG 3 KG, pupuk bersubsidi, pembiayaan yang murah dan lainnya akan difasilitasi melalui KDMP.
Guna memudahkan sistem pendistribusian komoditas strategis masyarakat, KDMP juga akan bermitra dengan beberapa pihak lainnya seperti suplier atau distributor dan perbankan. Wamenkop menegaskan dengan sinergi yang dibangun dalam ekosistem KDMP diyakini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan produk-produk dasar yang dibutuhkan sehari-hari.
Wakil Direktur Utama PT BNI (Persero) Tbk Alexandra Askandar menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai program prioritas pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo seperti program KDMP. Menurutnya Koperasi sebagai salah satu entitas usaha yang memiliki hubungan historis yang erat dengan BNI sebagai Bank BUMN karena gagasan pendirian koperasi dan Bank BNI diinisiasi oleh orang yang sama yaitu Margono Djojohadikoesoemo.
“Ke depan kami akan terus mendukung program – program prioritas pemerintah yang secara spesifik kita bahas hari ini, yaitu KDMP, terutama peran perbankan memberikan dukungan untuk memajukan Kopdes,” papar Alexandra.
Erwin Tambunan
“Semua harus serba digital, jadi saya harap BNI bisa lebih maju digitalisasinya, agar bisa saling mendukung pengembangan KDMP di era digital saat ini,” ucap Menkop. Foto: Humas Kemenkop.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
