KLATEN, jurnal-ina.com – Sebanyak 18 Kementerian/Lembaga (K/L) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Klaten, Jawa Tengah menggelar persiapan peluncuran program 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih pada 21 Juli 2025 mendatang oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten pada Minggu (13/7/2025).
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan persiapan peluncuran program Kopdes/Kel Merah Putih (KDKMP) mendekati finalisasi. Dipastikan 103 KDKMP percontohan (Mockup) sudah siap diperkenalkan kepada publik serentak secara virtual atau daring. Melalui percontohan KDKMP diharapkan Kopdes lainnya dapat mereplikasi ekosistem yang telah dibentuk untuk memperlancar operasionalisasi di masa mendatang.
“Satgas (Satuan Tugas) Nasional telah menentukan 103 titik percontohan yang tersebar di seluruh provinsi, titik-titik ini menjadi model awal penerapan KDKMP secara utuh,” ujar Menkop usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Persiapan Peluncuran 80.000 KDKMP di Bentangan, Kecamatan Wonosari, laten, Jawa Tengah, Minggu (13/7/2025).
Rakortas dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan, Menkop didampingi Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono dan Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi. Serta hadir Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Kabinet Merah Putih lainnya.
Menkop memastikan KDKMP bukan sekadar koperasi biasa, melainkan sebagai pusat layanan ekonomi rakyat di desa yang akan mengelola dan menyalurkan kebutuhan dasar masyarakat. Koperasi ini dirancang sebagai badan usaha yang memiliki unit lengkap seperti gerai sembako, layanan obat murah, klinik desa, simpan pinjam, serta pengelolaan logistik. Bahkan, koperasi ini juga akan ditugaskan sebagai penyalur bantuan pemerintah seperti PKH (Program Keluarga Harapan), gas bersubsidi hingga pupuk bersubsidi.
“Kehadiran koperasi ini akan menjadi simbol gotong royong dan kemandirian ekonomi desa. Kita ingin menjadikan desa sebagai titik awal kebangkitan ekonomi nasional,” sambung Menkop.
Beberapa Lembaga Pembiayaan
Dijelaskan bahwa 103 percontohan KDKMP tidak berdiri sendiri melainkan didukung oleh beberapa lembaga pembiayaan besar seperti BRI, BNI, Mandiri, BSI, serta Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Skema pembiayaan dirancang agar koperasi bisa mengakses dana dengan mudah namun tetap menjaga aspek kehati-hatian dan keberlanjutan usahanya.
Pembiayaan bagi KDKMP nantinya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan yang saat ini sedang dimatangkan oleh pemerintah. Khusus pembiayaan yang nantinya akan diberikan melalui LPDB, Koperasi diwajibkan memiliki usaha riil dan produktif. “Yang penting ada usaha yang jelas dan rencana bisnis yang realistis. Kita ingin pastikan setiap dana yang turun bisa berdampak langsung pada masyarakat,” tambahnya.
Hingga 13 Juli 2025, secara nasional saat ini sudah terbentuk 81.147 KDKMP melalui musyawarah desa khusus (musdesus). Dari jumlah tersebut, sebanyak 77.888 koperasi telah memiliki badan hukum resmi dari Kementerian Hukum RI.
Paska peluncuran, Budi Arie menegaskan Satgas Nasional akan fokus melakukan pendampingan agar operasionalisasi KDKMP berjalan dengan baik. Sehingga akan dilakukan pelatihan penguatan bisnis dan pelatihan pengembangan SDM bagi pengelolaanya, termasuk digitalisasi.
“Kami optimistis, dengan kolaborasi semua pihak, Koperasi Merah Putih ini akan jadi ujung tombak kemandirian ekonomi desa di Indonesia,” tutup Menkop Budi Arie.
Erwin Tambunan
Fasilitas klinik desa yang sudah eksisting dan siap menjadi bagian dari program KDKMP. Foto: Humas Kemenkop.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
