JAKARTA, jurnal-ina.com – Kementerian Koperasi dan Komisi VI DPR RI menyepakati membangun basis data akurat untuk menghapus kemiskinan di pedesaan seiring program koperasi desa merah putih. Kesepakatan ini mengemuka dalam Rapat Kerja antara Kemenkop dan Komisi VI DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Pada kesempatan itu Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendampingi Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan hadir seluruh Eselon I beserta jajaran Kementerian Koperasi. Wamenkop Ferry Juliantono Koordinator/Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menyampaikan keprihatinannya bahwa tanpa data yang akurat, operasionalisasi koperasi desa kurang efektif untuk mengurangi kemiskinan di desa, tanpa benar-benar menyentuh akar masalahnya.
“Saya khawatir koperasi desa ini untung, tapi tidak menurunkan angka kemiskinan,” ujar Ferry.
Kekhawatiran ini muncul karena desa belum memiliki sistem data yang dapat menjadi parameter kebutuhan masyarakat desa secara spesifik. Ferry menegaskan bahwa data desa yang presisi harus menjadi pedoman dasar dalam perumusan dan pelaksanaan program KDKMP. Dia menyatakan bahwa data yang akurat akan sangat dibutuhkan oleh seluruh lini pemerintah untuk menyusun kebijakan publik. “Jangan sampai kebijakan dibuat hanya berdasarkan asumsi atau data semu,” tegasnya.
Pada paparannya, Ferry mencontohkan bagaimana Presiden China Xi Jinping berhasil menurunkan angka kemiskinan dalam waktu lima tahun melalui strategi berbasis data desa yang sangat terukur. “Dengan data presisi, mereka tahu secara rinci siapa yang miskin dan apa intervensi yang tepat. Ini menjadi praktek yang patut kita pelajari,” tambah Ferry.
Dia juga menyoroti bagaimana berbagai program pengentasan kemiskinan di Indonesia seperti dana desa, bantuan langsung tunai dan bantuan sosial belum optimal hasilnya karena tidak dibarengi dengan akurasi data sasaran. “Sama halnya dengan koperasi desa. Kita ingin koperasi ini hadir sebagai solusi, tapi harus dimulai dari pemetaan masalah secara presisi,” katanya.
Oleh karena itu, Ferry mengajak Komisi VI DPR RI untuk bersama-sama menyusun satu roadmap nasional penguatan koperasi desa yang berbasis data. Dia mengusulkan agar forum diskusi bersama dalam bentuk simposium digelar guna merumuskan pentingnya data presisi sebagai fondasi kebijakan.
“Data Pedesaan Yang Presisi”
“Mohon ini jadi catatan penting dalam rapat dengar pendapat hari ini bahwa kita perlu forum bersama untuk membahas urgensi data pedesaan yang presisi,” ungkapnya.
Rapat kerja ini menegaskan bahwa arah pembangunan koperasi desa tidak bisa dilepaskan dari validitas dan integritas data. Sinergi antara pemerintah dan parlemen menjadi kunci agar koperasi desa tidak hanya merupakan instrumen ekonomi, melainkan menjadi bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan nasional.
Sejumlah rekomendasi rapat kerja mencakup Komisi VI DPR RI meminta peta jalan model Tripola Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih. Komisi VI DPR RI mendukung Kementerian Koperasi mengadakan simposium penyusunan Peta Jalan “Tripola” KDKMP dan Data Desa/Kelurahan Presisi sebagai data dasar KDKMP.
Kemudian Komisi VI DPR RI mendukung Kementerian Koperasi masuk klasifikasi Kementerian Negara Kelompok II dan akan mengomunikasikan kepada Pimpinan DPR untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden.
Dalam rapat dibahas penguatan pengawasan program KDKMP, Kemenkop bersama Komisi VI DPR RI menekankan pentingnya peran aktif DPR untuk mengawal operasionalisasi di lapangan. DPR mendorong agar program ini tidak sekadar administratif, namun memiliki dampak nyata bagi masyarakat desa, dengan pengawasan dan pendampingan yang intensif serta penyusunan roadmap berbasis temuan lapangan.
Erwin Tambunan
Petinggi Kementerian Koperasi foto bersama dengan pejabat Komisi VI DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Foto: Humas Kemenkop.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
