BADUNG, jurnal-ina.com – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono sebagai Koordinator Ketua Pelaksanaan Harian Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih bahwa diprioritaskan bergerak di bidang produksi, distribusi dan industri. Berdasarkan gagasan tersebut, dibutuhkan data desa yang akurat, aktual dan relevan sebagai basis data pemberdayaan dan penguatan.
“Sehingga kita menggunakan Data Desa Presisi (DDP) yang merupakan metode pendataan untuk memetakan kondisi, kebutuhan, dan potensi riil setiap desa. Metode itu merupakan temuan Institut Pertanian Bogor,” ungkap Wamenkop Ferry, Senin (2/6/2025).
Basis data desa yang akurat merupakan hal fundamental dalam penyusunan peta jalan dan penguatan Kopdes Merah Putih untuk mampu menjadi instrumen hadirnya kesejahteraan rakyat di desa. “Gerakan Kopdes berbasis data desa presisi lebih terukur, terarah dan tepat sasaran mengatasi kemiskinan dan pengangguran di desa,” ucap Wamenkop saat Kick-Off Kopdes Merah Putih berbasia Data Presisi (DDP), di Desa Bongkasa Pertiwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
Menurut Wamenkop, DDP menjadi jawaban pula bahwa Kopdes Merah Putih sangat membuka partisipasi rakyat desa, bersifat bottom up bahkan dari mulai pendataan yang digunakan untuk mengungkap potensi desa dan rencana usaha yang akan dikembangkan Kopdes/Kel Merah Putih.
“Kekhawatiran Berbagai Pihak”
“Data Desa Presisi menjadi jawaban pula atas kekhawatiran berbagai pihak yang menengarai Kopdes Merah Putih hanya bersifat top down,” kata Wamenkop.
Wamenkop berharap Desa Bongkasa Pertiwi yang dijadikan pilot project penerapan Data Desa Presisi untuk Kopdes Merah Putih, menjadi contoh bagi desa-desa lainnya di Indonesia bagaima membangun koperasi desa berbasis sains.
Penemu DDP dari Institut Pertanian Bogor, Prof Dr Sofyan Sjaf menyatakan rasa terima kasih atas rekognisi Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Koperasi terhadap inovasi data desa presisi untuk penguatan Koperasi Desa Merah Putih.
“Data Desa Presisi adalah implementasi dari demokrasi data yang memetakan dan mengidentifikasi potensi ekonomi sekaligus potensi sumber daya manusia,” ujar Prof Sofyan.
Erwin Tambunan
“Gerakan Kopdes berbasis data desa presisi lebih terukur, terarah dan tepat sasaran mengatasi kemiskinan dan pengangguran di desa,” ucap Wamenkop. Foto: Humas Kemenkop.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-ina.com
