JAKARTA, jurnal-ina.com – Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo), Darwis Ismail, yang juga Ketua Ikatan Sarjana Kelautan (Isla) Unhas mengecam aktivitas penambangan di Kepulauan Raja Ampat. Dia mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak cepat dan tegas menangani masalah ini.
“Aparat harus serius menangani dan memproses karena diduga ada kongkalikong di balik keberadaan dan aktivitas pertambangan tersebut,” ujar Darwis Ismail pada keterangannya di Jakarta, Sabtu (7/6/2025).
Kecaman yang disuarakan, menurut Darwis, sejalan dengan meningkatnya keprihatinan berbagai pihak, termasuk organisasi lingkungan, masyarakat adat dan bahkan beberapa pejabat pemerintah, mengenai dampak serius dari penambangan nikel di salah satu hotspot keanekaragaman hayati laut paling penting di dunia.
Beberapa alasan yang melatarbelakangi kecaman itu, Darwis memandang potensi ancaman terhadap ekosistem. Iskindo dan Isla Unhas menyadari betapa krusialnya ekosistem laut Raja Ampat.
“Penambangan nikel, terutama di pulau-pulau kecil, dapat menyebabkan sedimentasi parah, merusak terumbu karang yang merupakan rumah bagi jutaan biota laut dan mengancam keseimbangan ekologi yang rapuh,” jelasnya.
“Harus Ditindak Tegas”
Selain itu, Iskindo melihat urgensi dalam penanganan masalah ini. “Pelanggaran hukum terkait lingkungan dan pertambangan harus ditindak tegas untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memberikan efek jera,” tegasnya.
Pernyataan dari Darwis Ismail ini memperkuat posisi Iskindo sebagai organisasi yang konsisten membela kelestarian lingkungan laut Indonesia dan menambah tekanan pada pemerintah untuk mengambil tindakan nyata untuk melindungi Raja Ampat dari kerusakan akibat penambangan.
Menurut Darwis, Raja Ampat bukan hanya aset nasional, tetapi juga warisan dunia karena keanekaragaman hayati lautnya yang luar biasa. Kerusakan di Raja Ampat akan berdampak global.
Selain itu isu tambang nikel di Raja Ampat memang sedang menjadi sorotan publik. Beberapa perusahaan, seperti PT Gag Nikel dan perusahaan lain di Pulau Kawe, Manuran dan Batang Pele, menjadi perhatian utama.
Apalagi sebelumnya seiring dengan desakan dari berbagai pihak, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mulai meninjau dan mengevaluasi izin serta aktivitas tambang di sana. Beberapa operasi bahkan telah dihentikan sementara atau disegel.
RM
Wakil Ketua Umum Iskindo, Darwis Ismail: “Aparat harus serius menangani dan memproses karena diduga ada kongkalikong di balik aktivitas pertambangan itu.” Foto: RM.
