JAKARTA, jurnal-ina.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) akselerasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih agar jumlah desa yang melakukan agenda musyawarah desa khusus (musdesus) terus bertambah signifikan. Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk mengejar target 80.000 unit Kopdes/Kel Merah Putih terbentuk pada Juli 2025.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono yang juga menjabat Koordinator Ketua Pelaksanaan Harian Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih mengatakan hingga 23 Mei 2025 jumlah desa yang telah menggelar musdesus untuk pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih mencapai 40.000 desa, atau 50% dari target nasional. Selanjutnya Kemenkop mendorong peran pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih aktif dengan membentuk Satgas di tingkat daerah/wilayah sesuai Keputusan Presiden (Kepres) No 9 Tahun 2025.
Meski Satgas sudah ada di tingkat nasional, namun untuk mengejar target Kopdes/Kel Merah Putih dengan sisa waktu yang semakin sempit dibutuhkan Satgas turunan di tingkat wilayah. Dengan begitu diharapkan 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih segera terbentuk secara kelembagaan sebelum diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 12 Juli 2025 mendatang.
“Pembentukan Satgas provinsi dan kabupaten/kota kita bisa targetkan minggu depan selesai dan itu bisa dikombinasikan dengan baik antar dinas sehingga dapat mengejar target yang masih separuh,” kata Wamenkop pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Jum’at (23/5/2025).
Turut hadi Wakil Menteri BUMN Kartika Wiratmojo, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
Jawa Tengah
Dalam laporannya, Provinsi Lampung mencatat capaian tertinggi pembentukan koperasi melalui musdesus, yakni sebesar 98,64% dari jumlah desa yang ada. Disusul Jawa Tengah sebesar 88,32% dan Jawa Barat 74,70%. Capaian terendah tercatat di Papua Pegunungan (0,04%, 1 desa), Papua (0,39%, 4 desa), dan Papua Barat (0,62%, 6 desa).
Ferry menyatakan pihaknya akan memberi perhatian khusus pada wilayah-wilayah ini dengan mengoptimalkan peran Satgas Wilayah melalui pelatihan, pendampingan dan kolaborasi dengan tokoh adat serta pemda setempat. “Wilayah-wilayah yang masih tertinggal akan kita dorong lebih masif, baik lewat pelatihan, pendampingan, maupun sinergi dengan pemda dan tokoh adat setempat,” terang Ferry.
Diakui, percepatan pembentukan musdesus dihadapkan pada sejumlah tantangan di lapangan. Antara lain gap antara pelaksanaan musdesus dan penerbitan akta notaris serta masih adanya daerah yang belum membentuk Satgas percepatan di tingkat daerah/wilayah.
Masalah lainnya adalah belum adanya kesepakatan pembiayaan penerbitan akta notaris antara pemerintah desa dan daerah, serta pemanfaatan data dashboard nasional Kopdes/Kel yang belum optimal. “Kami berharap wilayah (pemda) aktif menyampaikan kendala di lapangan agar dapat diformulasikan solusi bersama agar segera dilakukan percepatan,” tegas Ferry.
Erwin Tambunan
Wamenkop Ferry Juliantono dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan berdiskusi sejenak sebelum menyampaikan statement. Foto: Humas Kemenkop.
