DEPOK, jurnal-ina.com – Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) fokus menjalankan dua mandat Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, yakni meningkatkan rasio jumlah usaha mikro menuju ke usaha kecil dan menengah serta meningkatkan rasio kewirausahaan.
Sekretaris Kementerian UMKM Arif Rahman Hakim pada dialog Silaturahmi dan Halal Bihalal Indonesian Muslim Society of America (IMSA) Chapter Indonesia di Depok, Jawa Barat, mengatakan jumlah usaha mikro/ultra mikro di Indonesia mendominasi. Yaitu mencapai 96,84% atau sebanyak 54,42 juta unit dari total jumlah unit usaha 56,14 juta. Sementara jumlah usaha kecil mencapai 1,70% atau 956.154 unit dan usaha menengah sebesar 1,36% atau sebanyak 763.242 unit.
Komposisi jumlah unit usaha UMKM tersebut tidak cukup ideal untuk mendukung akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebab, dengan porsi usaha mikro paling besar, menjadi gambaran bahwa ekonomi yang berkembang di Indonesia, sebatas ekonomi subsisten atau ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
“Kita punya tantangan bagaimana menyejahterakan penduduk, tetapi dengan kondisi hampir 99% pelaku usaha kita masih memiliki produktivitas rendah. Sehingga menjadi ladang amal kita untuk melakukan gerakan nyata untuk berkontribisi mengubah keadaan,” kata Arif Rahman Hakim, Sabtu (17/5/2025).
Kondisi baseline jumlah usaha kecil dan menengah pada 2024 sebesar 3,06% dan target pada 2025 sebesar 3,10%. Sementara pada 2029, Kementerian UMKM berharap porsi jumlah usaha Kecil Menengah meningkat menjadi 3,30% dengan tetap menjaga agar jumlah usaha mikro/ultra mikro tidak semakin bertambah banyak.
Mandat kedua yang sedang dijalankan Kementerian UMKM adalah untuk meningkatkan atau menambah rasio kewirausahaan baru secara nasional. Saat ini angka rasio kewirausahaan nasional mencapai 3,08% dan ditargetkan pada 2025 jumlah kewirausahaan akan bertambah menjadi 3,10%. Sementara pada 2029 atau di akhir periode pemerintahan era Kabinet Merah Putih sebesar 3,60%.
“Kami ditarget menumbuhkan jumlah wirausaha dan ini adalah pekerjaan rumah kita bersama. Di dalam RPJMN, target tersebut sangat visible untuk dicapai asalkan semua pihak punya semangat yang sama, baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, BUMN, hingga masyarakat,” tegas Arif Rahman Hakim.
Dalam rangka mencapai target RPJMN untuk meningkatkan usaha mikro ke kecil dan menengah serta meningkatkan rasio kewirausahaan nasional, Kementerian UMKM sedang mengembangkan Super Apps, yaitu “SAPA UMKM” serta upaya terintegrasi lainnya.
Hingga ke Pasar Global
Super Apps, dapat menjadi alat untuk mengonsolidasikan seluruh tahapan program pengembangan UMKM sehingga daya saing produk mereka meningkat bahkan hingga ke pasar global. Super Apps ini juga mengonsolidasi partisipasi UMKM dalam rantai manfaat global.
“Kami saat ini sedang menata data (UMKM) by name by address, karena saat itu dengan metode sensus berbiaya sangat mahal, maka periode ini kita gunakan Super Apps sehingga semua Kementerian dan Lembaga serta UMKM bisa melakukan pendataan secara mandiri sehingga data UMKM akan lebih dinamis,” ucapnya.
Upaya lain yang sedang dilakukan Kementerian UMKM untuk meningkatkan daya saing UMKM nasional yaitu melalui program pendampingan hingga business matching dengan industri. Kemudian juga penguatan UMKM melalui transformasi usaha dengan mendorong pelaku UMKM mengurus legalitas usahanya demi kemudahan akses terhadap pembiayaan.
“PR kita juga adalah mendampingi usaha ultra mikro dan mikro untuk mendapatkan perlindungan dan legalitas usaha melalui penerbitan NIB dan sertifikasi dasar. Sementara untuk pengusaha kecil dan menengah didorong untuk dapat memperluas pasar dengan memanfaatkan kebijakan alokasi belanja pemerintah dan BUMN sebesar 40% untuk produk UMKM termasuk juga layanan pendampingan pemasaran untuk meningkatkan akses ke pasar global,” tutur dia.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkap bahwa permasalahan yang dihadapi bangsa ini sangat besar, terutama peta ketenagakerjaan nasional. Saat ini sebanyak 85% dari total tenaga kerja Indonesia berpendidikan maksimal SMA/sederajat. Sementara lulusan S1 sekitar separuhnya masih bekerja sehingga angka pengangguran di Indonesian menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu dipecahkan.
“Kondisi pekerja kita sebenarnya tidak baik-baik saja, tetapi kita harus melakukan upaya nyata untuk mengubah keadaan ini tidak sekadar menjadi pengkritik yang tidak akan mengubah keadaan,” ungkap Yassierli.
Untuk itu Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian UMKM berkolaborasi dalam pengembangan kewirausahaan dan UMKM. Kesepakatan kerjasama telah ditandatangani pada 25 Maret 2025 yang mencakup program pengembangan kewirausahaan.
“Kami telah berkomunikasi dengan Kementerian UMKM, untuk menumbuhkan kewirausahaan sebanyak 5.000 orang saja butuh upaya hingga 3 bulan, jadi bayangkan kalau ada 1 juta lebih berapa lama effort yang harus kita lakukan,” terangnya.
Erwin Tambunan
Sekretaris Kementerian UMKM Arif Rahman Hakim pada dialog Silaturahmi dan Halal Bihalal Indonesian Muslim Society of America Chapter Indonesia di Depok, Jawa Barat. Foto: Humas KemenUMKM.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
